Kebijakan Pemerintah | QUALITY ASSURANCE

NO	PERATURAN
1	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2	Permendikbud Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi;
3	Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Bagian Standar Pembiayaan.
4	Surat keputusan Pengurus Asosiasi Prodi PBI No. 075/APSPBI/VII/2021 tentang Capaian Pembelajaran Prodi PBI
5	Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6	Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 2 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik bahwa dalam penyusunan visi keilmuan
7	Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI 186/M/2021 Tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
9	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
11	Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung MBKM tahun 2020 bahwa penetapan Kurikulum Prodi berdasarkan Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs).
12	Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13	Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
14	Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
15	Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
16	Permendikbud RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
17	Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
19	Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
20	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 471/B/SE/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi
21	Permen ristekdikti Nomor 2 tahun 2016 Tentang Perubahan Registrasi Pendidik
22	Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi Dan Perguruan Tinggi
23	Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
24	Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu internal
25	Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
26	Permenristekdikti Nomor 26 tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik
27	Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
28	Keputusan Menristekdikti Nomor 492.a/M/Kp/VIII/2015 Tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015
29	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 33 ayat 1; bahwa Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas: a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Prodi yang ditetapkan oleh Menteri.
30	Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
31	Permendikbud RI Nomor 95 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan izin PTS
32	Permendikbud RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
33	Permendikbud RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
34	Permendikbud RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
35	Permendikbud RI nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi
36	Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
37	Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Pendidikan Tinggi
38	Permendikbud RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
39	Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
40	Permenpan RB Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya menggantikan Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
41	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
42	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
43	Peraturan Mendikbud Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
44	Permendikbud RI Nomor 40 tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi
45	Permendikbud RI Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
46	Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah
47	Permendiknas RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
48	Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
49	Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
50	Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
51	Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
52	Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
53	Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
54	Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
55	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
56	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
57	Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
58	Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
59	Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi